uu sistem peradilan pidana anak. Mengacu UU No. uu sistem peradilan pidana anak

Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. 13. Tahun 2019 menandakan 5 (lima) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Namun, pada tahun 2012 UU No. 72). Hal ini dilatarbelakangi pemikiran. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversi. Dasar Hukum (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. undangan menyangkut anak seperti tertuang dalam UU No. diversi 2. Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU No. Ilustrasi sifat hukum diibaratkan sebuah. Laporan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Sistem Peradilan. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Nomor: 11: Tahun: 2012: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 30/07/2012: Tanggal Diundangkan: 30/07/2012:. (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 10. 11. Mencabut : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yang ICJR mencermati bahwa praktek peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal yang dituangkan dalam UU SPPA. 2. Sebelumnya, kami ingin meluruskan bahwa istilah lembaga pemasyarakatan anak (Lapas Anak) sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang No. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Sinar Grafika 2013). September 6, 2018. frasa,”. 12 M. Diversi dalam UU no. Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. 3 Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU SPPA, yang dimaksud. tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan UU RI No. 00. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Klasifikasi:. Oleh: Wahyuningtyas Dwi Saputri, S. KOMPAS. Dulu, UU 3/97 hanya bicara tentang. Undang-undang No. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dalam pidatonya, Ketua Panja RUU SPPA Aziz Syamsuddin mengatakan RUU ini mengandung beberapa hal krusial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ANALISIS UU No. Anak Bukan Untuk Dihukum:. pidana dengan syarat: 1. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,. Hukum pidana anak atau SPPA yaitu suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyidikan sampai di tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang sesuai perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. (Lihat Tabel 1) Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan. Bandung: Mandar Maju. Tahun 2019 menandakan 5 (lima) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. 35 Tahun 2014 dan UU. H. Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang 1 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta, Graha. Nasir Djamil. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta UU No. Dalam UU SPPA 2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian juridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Photo by Towfiqu barbhuiya on Pexels. Ya, ada peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), di antaranya UU SPPA. Undang-undang (UU) NO. Bandung: PT Refika Aditama. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pelaku klitih dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang termasuk. Hal tersebut dikarenakan setiap pranata/lembaga. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kantor Redaksi . 7 5Mahkamah Agung, “Sekilas. 2014/No. 24 9 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ), penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan melalui diversi. 32Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan. Harus lahir sistem peradilan anak. Mulyadi, Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Alumni Bandung 2014). Pada ayat berikutnya menegaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi:Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 11 tahun 2012 memuat perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 15. Keadilan (justice) dan diversi yang dimasukkan dalam UU SPPA menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem peradilan pidana dan. Menurut Arif, pada 2012 DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). com. iversi pada Sistem . Jenis penelitian ini . 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Pidana Anak (UU. sesuai. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yangUU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang – gadang sebagai suatu regulasi yang pro hak anak dan mengadopsi berbagai prinsip – prinsip penting dalam Konvensi Hak Anak. . Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. "Sangat perlu. MH. Berdasarkan UU No. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Kata kunci : diversi, undang-undang 11. Latar Belakang Masalah Pengaturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara tegas ditemukan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di atur mengenai asas dalam proses peradilan pada anak, yaitu sebagai berikut23: a. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi denganDalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan disidangkan di pengadilan setelah anak melewati batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap dikenai pengadilan anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari. 2012. 11 Mei 2023 Dok Keg Litbang. Karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sekarang sehingga menyebabkan permasalahan . UU Nomor 11 Tahun 2012. [2] Namun di sisi lain, UU 12/2011 telah membatasi bahwa materi muatan. 5. TV - Polisi dari Kepolisian Resor (Polres) Kuningan, Jawa Barat, tengah melakukan penyelidikan terkait kasus perundungan remaja yang. Sumber gambar: Mengenal Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Kiranya ribuan anak akan dapat semakin terlindungi dari monster bullying yang masih terus. 11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak). Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. Kusriani, Siwosubroto. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kini telah dicabut yang ditandai dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana dalam peraturan perudangan yang baru ini melengkapi peraturan mengenai pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penting yang termaktub di dalam The. Solly. Ilustrasi - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Aswanto (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang pengujian UU No. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Di setiap tahap, pelaku anak, wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak dan juga petugas Balai Pemasyarakatan (berdasarkan UU No. Itu artinya sudah terjadi kelebihan kapasitas. Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data. 2. 150pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. 11 tahun 2012 memuat perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. sanksi administratif 11. “Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. Berdasarkan data dari hasil registrasi Mabes Polri dan Lapas. frasa,”. KOMPAS. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 • Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan 31 Juli 2014 • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun. pembinaan dalam lembaga; dan 1. pembinaan di luar lembaga; 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Kurban dan Anak Saksi. Oleh karena itu, Anda wajib mengikuti prosedur peradilan pidana untuk tersangka yang masih berusia dibawah umur. Sus/2015. 5 Ridwan Mansyur, Kadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel pada web; diakses pada tanggal 11 maret 2016 jam 14. 11 Tahun 2012 adalah Keadilan Restoratif dan Diversi. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,upaya diversi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial. “Sekadar Catatan mengenai Peradilan Anak sebagai Sistem Delikwensi Controlâ€. Undang-Undang ini. 3. Dalam UU SPPA ini juga secara. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). _____. MK kabulkan uji UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 28 hukum kita, misalnya istilah materiele feit atau formeele . 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. . 1 Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang belum. 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang BerkonflikNo. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian. File tidak ditemukandalam penyelesaian kasus pidana anak, pendekatan adat harus dianggap sebagai salah satu bentuk utama kejahatan. Djamil, M. H. Pengertian Diversi. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;. sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya, gagasan merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak datang dai pengacara Hotman Paris Hutapea, yang mendampingi korban pemerkosaan. 3, no. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak, UU No. Ilustrator: BAS. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 2 UU No. Menurut undang-undang ini, sistem peradilan pidana anak. 11 Tahun 2012 tent ang Sistem Peradilan P idana Anak, K eadilan Restoratif a d alah. Penjelasan UU sistem peradilan pidana anak, Peradilan anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum, sehingga batasan pengertian yang termaktub di dalam Undang-undang No. Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sepanjang Juli. Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Hingga kini, pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum sepenuhnya menghindarkan anak dari sistem peradilan. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Sinar Grafika 2013). Dalam hal pergantian UU ada perbedaan mencolok dalam isu-isu yang berhubungan dengan anak dalam pemeriksaan SPPA kasus hukum. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak T. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. . Menurut Undang-undang No. Bandung: Mandar Maju. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. JEPARA (SUARABARU.